Monday, 6 April 2015

Politik Kasus Bali Nine

Kasus Bali Nine ini berawal dari upaya pemindahan dua terpidana mati 'Bali Nine' dari Lapas Kerobokan, Bali menuju Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang mengguncang kemarahan pemerintah Australia. Negeri Kangguru ini langsung memboikot hubungan dagang antara kedua negara. Istana pun menanggapi serius ancaman boikot yang dilancarkan Australia itu. Dengan boikot ini, Australia secara sadar mengabaikan kelanjutan perdagangan ekspor sapi senilai USD 3 miliar. Tahun lalu saja, Indonesia mengimpor USD 1,2 miliar daging beku serta USD 460 juta sapi anakan dari Negeri Kanguru. Saat ini, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi aktif memberikan penjelasan mengenai hukuman mati terhadap dua otak penyelundupan dari kelompok 'Bali Nine'. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku sadar rencana eksekusi terhadap duo 'Bali Nine' tersebut telah membuat hubungan antara kedua negara menjadi retak. Atas alasan itu, Jokowi sudah meminta Jaksa Agung M Prasetyo agar terus berkoordinasi dengan Menlu sebelum eksekusi dilaksanakan. Terkait hal itu, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Jaksa Agung agar pelaksanaan eksekusi tidak mengesampingkan hubungan kedua negara. Sehingga, butuh kehati-hatian agar proses eksekusi tak memperburuk kerja sama yang sudah terjalin. Sekadar mengingatkan, dua Warga Negara Australia yang terancam mati adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pada 2006, mereka memimpin penyelundupan 8,3 kilogram heroin ke Bali.

Tekanan Pemerintah Australia terkait rencana eksekusi mati duo bali nine adalah mengancam akan membeberkan hasil sadapan terkait kecurangan pilpres 2014. Tampaknya, ancaman Australia untuk sementara berhasil menggetarkan Jokowi dan jaksa agung. Eksekusi dua bali nine secara tidak pasti belum ditentukan dan masih ditunda, padahal sudah siap untuk dilaksanakan sebelumnya. Dalam sebuah wawancara radio, disebutkan bahwa Selandia Baru aktif mengumpulkan data dari negara-negara tetangganya, baik itu Indonesia maupun negara kecil di Kepulauan Pasifik sepanjang 2009. Penyadapan di era pemerintahan Jokowi-JK ini dengan membobol PT Telkomsel dan PT Indosat.Presiden Joko Widodo pun dilaporkan terkait penyadapan yang dilakukan dua negara persemakmuran Inggris itu. Namun, Presiden Jokowi menolak menanggapi ancaman terkait penyadapan terhadap dirinya pada pilpres 2014 lalu. Sebab Jokowi merasa dirinya tidak pernah disadap oleh Australia atau Selandia Baru.

Direktur Pascasarjana Universitas Paramadina, Dinna Wisnu menilai sikap Tony Abbot sebagai Perdana Menteri Australia membela duo Bali Nine itu dari eksekusi mati untuk menarik simpati masyarakat Australia. "Kalau kita lihat sekarang persaingan antarpartai di Australia harus membuat suatu yang beda. Semakin tajam persaingan partai, semakin tajam komentarnya," tutur Dina saat diskusi bertajuk Diplomasi dan Hukuman Mati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015). Menurut Dina, citra Abbott di mata masyarakat Australia tidak terlalu baik. Gaya komunikasi Abbott juga kurang disenangi sebagian warga Australia. Dia menilai Abbott menjadikan eksekusi mati Duo Bali Nine momentum tepat guna merespons dukungan publik.

Politik dalam negeri Australia sendiri memanas dalam beberapa waktu terakhir karena Menlu Australia Julie Bishop tengah mengincar kursi perdana menteri yang tengah diduduki Tonny Abbott. Bishop gencar melancarkan kritikan keras kepada Indonesia dalam membela Andrew-Myuran. Seperti ancaman boikot wisata Bali yang secara tidak langsung menyindir posisi Abbott. Balasannya, Abbott membalas dengan mengungkit bantuan Australia ke Indonesia dalam kasus tsunami Aceh. Belakangan, Abbott mengklarifikasi kaitan bantuan tsunami itu. Konstelasi perpolitikan internal mengharuskan Abbott memiliki keunggulan untuk bertindak cepat agar dapat mempertahankan kursi perdana menterinya. Isu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah dijadikan komoditas politik oleh para politisi Australia.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, juga mengeluarkan pernyataan yang meminta Pemerintah Indonesia untuk membalas kontribusi Australia sewaktu Tsunami Aceh pada tahun 2004 dengan cara membatalkan eksekusi mati dua warganya. Guru Besar Fakultas Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pernyataan tersebut patut disesalkan. “Australia seolah tidak tulus dan ikhlas dalam menyampaikan bantuan. Bantuan diberikan seolah untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap Australia, dan saat ada kepentingan tertentu, ketergantungan itu yang digunakan,” ujar Hikmahanto. "Ia (Abbott) bertujuan mengangkat isu tersebut untuk dapat mempertahankan kursi perdana menterinya," ujar guru besar Universitas Indonesia itu.

Orang tua dari Rush dan Lawrence sendiri sebenarnya mengkritik pihak kepolisian Australia yang ternyata telah mengetahui rencana penyelundupan ini dan memilih untuk mengabari Polri daripada menangkap mereka di Australia, di mana tidak ada hukuman mati sehingga kesembilan orang tersebut dapat menghindari ancaman tersebut. Namun, pemerintah Australia tetap teguh dengan pernyataan untuk pembatalan hukuman mati tersangka Bali Nine ke pemerintah Indonesia dan menyalahkan Indonesia karena menerapkan hukuman mati kepada pengedar narkoba. Setelah berulang kali memohon Pemerintah Indonesia membebaskan Andrew dan Myuran, bahkan sedikit dibumbui nada ancaman, belakangan Australia menawarkan barter tahanan untuk membebaskan Duo Bali Nine kepada Indonesia. Hal inilah yang semakin menguatkan bahwa ada isu politik di dalam kasus Bali Nine ini.

Posted by at
Labels: ,

1 comment:

Subscribe to: Post Comments (Atom)